Pendahuluan
PT TFe berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis dan sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini menguraikan sikap perusahaan terhadap suap dan korupsi serta memberikan panduan kepada karyawan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini.
 
Ruang Lingkup
Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan, pejabat, agen, konsultan, dan pihak ketiga mana pun yang bertindak atas nama PT TFe.

 
Kebijakan Anti-Suap & Anti-Korupsi
 
Pernyataan Kebijakan

1. Larangan Suap:

   • Karyawan tidak boleh terlibat dalam menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima bentuk suap apa pun. Ini termasuk uang tunai atau barang berharga lainnya yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan bisnis. Setiap upaya untuk mendapatkan keuntungan tidak adil melalui praktik korupsi sangat dilarang.
      

2. Pembayaran Fasilitasi:

   • Pembayaran fasilitasi, yang merupakan pembayaran tidak resmi yang dilakukan untuk mempercepat tindakan pemerintah rutin, dilarang. Pembayaran semacam itu, meskipun sering dianggap kecil, merusak integritas bisnis kami dan dapat menyebabkan masalah korupsi yang lebih besar.
      

3. Hadiah dan Perjamuan:

   • Meskipun hadiah dan perjamuan dapat membangun hubungan bisnis yang baik, mereka harus sesuai, wajar, dan tidak dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan. Setiap hadiah atau perjamuan yang ditawarkan atau diterima harus transparan, didokumentasikan dengan baik, dan sesuai dengan pedoman perusahaan.
      

4. Donasi Amal:

   • Donasi amal harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk suap. Semua kontribusi amal harus ditinjau dan disetujui oleh manajemen untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan ini dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bisnis.
      

5. Hubungan dengan Pihak Ketiga:

   • Uji tuntas sangat penting saat melibatkan pihak ketiga, termasuk agen, konsultan, dan mitra bisnis. Perusahaan harus memastikan bahwa pihak-pihak ini mematuhi standar anti-suap dan anti-korupsi. Kontrak dengan pihak ketiga harus mencakup klausul yang mencerminkan komitmen ini.
      

6. Pelaporan dan Pelindungan Pemberi Informasi:

   • Karyawan didorong untuk melaporkan kekhawatiran atau kecurigaan mengenai suap atau korupsi. Perusahaan akan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia, dan karyawan dapat melakukannya secara anonim. Tidak akan ada pembalasan terhadap individu yang melaporkan kekhawatiran dengan itikad baik.
      

7. Kepatuhan dan Pemantauan:

   • Perusahaan akan melakukan audit dan pemantauan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Ketidakpatuhan akan ditangani segera, dan setiap pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja dan kemungkinan konsekuensi hukum. (Jika ini harus dipertahankan atau tidak)
      

 Kebijakan Anti-Suap & Anti-Korupsi

 Penegakan:

1. Tindakan Disipliner: Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan ditanggapi dengan serius dan dapat mengakibatkan tindakan disipliner. Ini dapat berkisar dari peringatan hingga skorsing, tergantung pada tingkat pelanggarannya.
    

2. Pemutusan Hubungan Kerja: Pelanggaran berat atau berulang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan menerapkan pendekatan toleransi nol terhadap suap dan korupsi.
    

3. Tindakan Hukum: Dalam kasus di mana pelanggaran merupakan tindak pidana, perusahaan akan melaporkan masalah tersebut kepada otoritas yang relevan dan bekerja sama sepenuhnya dalam setiap investigasi. Ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi individu yang terlibat, termasuk denda dan penjara.